Pembangunan di Papua Dinilai Tidak Berpihak Pada Masyarakat

Kritikan keras terhadap program pembangunan Pemerintah Daerah Papua sudah seringkali kita baca di koran maupun media lainnya di Papua. Kritik demi kritik seringkali bagaikan angin lalu, sedangkan perbaikan yang sesungguhnya belum kita lihat sungguh-sungguh terjadi. Dua pihak pengkritik dan yang dikritik sepertinya hanya bicara di media tanpa pernah sungguh-sungguh duduk bersama berdialog dan merancang perubahan untuk kemajuan Papua melalui pembangunan. Mengapakah kita tidak mendesak dilakukannya program pembangunan berdasarkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, dimana Pemda Papua harus melakukan kegiatan proaktif mencari tahu kebutuhan mendesak masyarakat Papua ?

Berikut ini kutipan berita dari tentang kritik terhadap pembangunan di Papua.Frederika Korain (kiri) copyright : JUBI

JUBI — Frederika Korain, pegiat HAM, menilai, hampir seluruh aspek pembangunan di Papua, selalu tidak berpihak pada rakyat. Kebijakan diturunkan hanya demi kepentingan pribadi.

Jawaban untuk rakyat selalu berbelit-belit dan rumit. Banyak janji juga hanya omong kosong. Diluar itu, masyarakat dipaksa untuk mematuhi dan mengikuti mekanisme pemerintahan yang panjang dan memakan waktu lama. ”Jika masyarakat meminta agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, selalu saja banyak tanggapan dan janji yang tidak jelas,” kata Korain di Jayapura, Jumat.

Lanjut Korain, bukti tidak konsistennya pemerintah didalam menjawab kebutuhan rakyat adalah soal pembangunan pasar bagi mama-mama pedagang asli Papua. Masalah ini terus terkatung-katung padahal telah diketahui oleh pemerintah dan legislatif.

”Mama-mama Papua berjuang dan sampaikan itu terus sama pemerintah tapi hanya janji yang didapat,” tandasnya.

Janji itu datang dari Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu. Suebu mengatakan akan membangun pasar pada 2010. Namun hingga kini tidak pernah terealisasi. “Padahal pasar itu sangat di butuhkan oleh mama-mama Papua. Mereka tidak mempunyai tempat yang layak untuk menjual dagangannya,” ujarnya.

Dia memandang, pembangunan di Papua juga memakan biaya yang sangat besar. Tapi semuanya itu tak pernah untuk rakyat.

Jalan dibuat dengan menghabiskan uang rakyat. Padahal sama sekali tidak berkaitan dengan kebutuhan rakyat. “Pembangunan kesannya dipaksakan untuk dilakukan walaupun wilayahnya tidak memenuhi syarat,” pungkasnya. (Musa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s